Kapolda meminta pelaksanaan pemeriksaan berkala, identifikasi titik rawan pelanggaran, serta pemantauan terhadap penggunaan kewenangan. Setiap pengaduan harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku dengan penanggung jawab yang jelas.
Penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara objektif dan profesional, dengan tetap memperhatikan perlindungan pelapor serta kerahasiaan informasi.
6. Akuntabilitas pengelolaan anggaran
Kapolda menegaskan bahwa anggaran harus dikelola secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan anggaran harus mendukung kebutuhan operasional serta menghasilkan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7. Transformasi digital
Pemanfaatan teknologi didorong untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat pengawasan.
Sistem digital diharapkan membantu pengelolaan laporan, pemantauan perkembangan penanganan perkara, serta penyampaian informasi kepada pimpinan secara lebih efektif. Digitalisasi juga perlu mengurangi beban administrasi yang tidak esensial.
8. Penguatan pemeliharaan kamtibmas
Seluruh jajaran diminta meningkatkan kehadiran di tengah masyarakat, memahami dinamika sosial, dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen untuk mencegah gangguan keamanan.
Dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum, Kapolda meminta kehadiran personel berseragam agar petugas mudah dikenali dan penanggung jawab pengamanan di lapangan jelas.
Pelayanan tersebut harus dilakukan secara profesional dan humanis, dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum.












Tidak ada Respon