Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik transaksional dalam pembinaan karier. Penempatan personel juga harus mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal.
3. Optimalisasi pelayanan publik melalui Call Center 110
Layanan Call Center 110 menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat respons kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat.
Kapolda meminta seluruh jajaran memastikan setiap laporan diterima dan ditindaklanjuti dengan baik. Kesiapan petugas harus dijaga, sementara pelapor perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan sesuai ketentuan.
Pelayanan tidak boleh berhenti pada penerimaan telepon atau pencatatan laporan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan penyelesaian persoalan.
4. Penegakan hukum yang tegas dan profesional
Kapolda mengarahkan jajaran untuk memperkuat penanganan tindak pidana narkotika, perjudian daring maupun konvensional, serta berbagai kejahatan yang mengganggu keamanan masyarakat.
Penanganan perkara harus didukung pembuktian yang kuat, koordinasi dengan kejaksaan sejak awal, serta penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor sesuai ketentuan.
Penerapan keadilan restoratif atau restorative justice juga harus dilakukan secara tepat terhadap perkara yang memenuhi persyaratan hukum, dengan memperhatikan hak korban dan rasa keadilan.
5. Penguatan pengawasan internal
Pengawasan internal menjadi bagian penting untuk menjaga integritas institusi dan mencegah penyimpangan.












Tidak ada Respon