Serena menegaskan, Pemerintah Kota Kupang tidak ingin pemberdayaan perempuan berhenti pada pelatihan semata.
Pemerintah berkomitmen mendorong tindak lanjut melalui pendampingan berkelanjutan, membuka akses pemasaran produk, serta memfasilitasi peluang kerja agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat berkembang menjadi sumber pendapatan nyata bagi keluarga.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Kupang dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT, instruktur, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos., M.Si., turut menekankan pentingnya sinergi pemerintah provinsi dan kota dalam memperluas akses pelatihan keterampilan serta peluang kerja.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk peluang penempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri melalui jalur resmi dan prosedural.
Ketua Panitia, Alfrida Paulbangan, S.KM., M.Kes., dalam laporannya menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, hingga stabilitas ekonomi korban.
Ketergantungan finansial terhadap pelaku kerap menjadi salah satu faktor yang menyulitkan korban mengambil keputusan untuk keluar dari situasi kekerasan.
Karena itu, pelatihan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi keluarga melalui peluang usaha produktif.













Tidak ada Respon