Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dimulai pukul 14.00 WITA. Paskal menyebut ada sekitar 10 pertanyaan yang diajukan penyidik, disertai pembahasan lebih mendalam mengenai perkara yang dilaporkannya.
Dalam laporan tersebut, Paskal menggunakan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga menyebut hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu dasar dirinya menyampaikan laporan.
“Yang menjelaskan setiap masyarakat mempunyai hak untuk membantu dalam melaporkan adanya korupsi. Saya melapor bahwasannya terduga IR ini melakukan percobaan penyuapan atau penyuapan,” tegasnya.
Paskal berharap Kejati NTT dapat memberikan kepastian hukum terhadap laporan tersebut dan menindaklanjutinya hingga tuntas, bukan hanya sebatas klarifikasi.
“Untuk harapan saya, Kejaksaan Tinggi NTT ini memberikan kepastian hukum atas kasus ini agar kasus ini tidak berhenti dalam tahap ini saja, dan kalau bisa sampai selesai,” tutup Paskal Maktaen.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan dari pihak Kejati NTT maupun tanggapan dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut.








Tidak ada Respon